Fraksi Partai Demokrat DPR RI : Publik Harus Soroti Bukti dan Saksi KLB Ilegal di PTUN

Rabu, 15/09/2021 - 14:56
Fraksi Partai Demokrat DPR RI : Publik Harus Soroti Bukti dan Saksi KLB Ilegal di PTUN
Fraksi Partai Demokrat DPR RI : Publik Harus Soroti Bukti dan Saksi KLB Ilegal di PTUN

Klikwarta.com, Jakarta - Sidang gugatan Moeldoko ke Menkumham RI atas ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang memasuki Tahap Pembuktian. Sidang perkara No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjuntak akan digelar pada hari Kamis Pagi esok 16 September 2021.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan mengajak publik untuk menyoroti bukti yang akan diajukan oleh pihak Moeldoko.
Hal ini sebagai tindaklanjut pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang menyebut ada upaya untuk merampas Partai Demokrat. 

 “Kami mengajak publik khususnya para Pejuang Demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan oleh pihak KSP Moeldoko.”

Hinca menegaskan Partai Demokrat punya segala bukti yuridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya.

“Semua orang juga tahu, pekerjaan Moeldoko adalah Kepala Staff Presiden. Apa dasar hukumnya mencantumkan dirinya sebagai Ketum Demokrat dalam Gugatan?," kata Hinca dengan nada tanya. 

Hinca yang mempertanyakan pencantuman pekerjaan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dalam dokumen Gugatan di Pengadilan TUN Jakarta tersebut.

Selain dari sidang tersebut, dihari yang sama juga digelar Sidang Gugatan Tiga mantan kader Demokrat peserta KLB kepada Menkumham untuk membatalkan SK AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat Tahun 2020. Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai Bambang Soebiyantori ini, akan menggelar pemeriksaan Tiga Saksi Penggugat.

Terkait perkara ini Anggota Fraksi Partai Demokrat ini juga menegaskan, gugatan Penggugat telah kadaluarsa berdasarkan hukum. Ia mengajak untuk melihat kebohongan apa lagi yang gerombolan ini akan kemukakan di persidangan Kamis siang besok.

Seperti diketahui pada akhir bulan Juni lalu, pihak Moeldoko (Penggugat) telah memasukkan dua gugatan kepada Menkumham RI (Tergugat) di Pengadilan TUN Jakarta, dimana dalam Dua Gugatan tersebut Partai Demokrat sebagai Tergugat Dua Intervensi.

Related News

loading...