Reses MRP-PB
Klikwarta.com, Raja Ampat, Papua Barat - Kunjugan kerja wilayah( Reses) MRP-PB dalam rangka dengar pendapat masyarakat terkait eksistensi undang-undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang berlangsung di aula pertemuan Puyaka mengge, Rabu ( 19/08/2020 ) di warnai dengan penolakan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II dari perwakilan unsur perempuan di Raja Ampat.
Bukan hanya dari unsur perempuan, tetapi beberapa unsur yang diundang dalam pertemuan tersebut juga menyatakan menolak Otsus jilid II tersebut.
Salah satu dari unsur perempuan yang hadir, Cristin Elwod, menyampaikan dengan tegas dihadapan anggota MRP-PB bahwa menolak Otsus Jilid II.
"Kami sebagai perempuan Papua yang melahirkan generasi-generasi Papua, tidak merasakan lahirnya Otsus ditanah papua. Padahal Otsus lahir dari darah dan air mata orang Papua yang meminta merdeka, oleh sebab itu kami dengan tegas menolak Otsus jilid II", tegasnya.
Cristin juga meminta kepada MRPB untuk melihat hak adat orang Papua yang selama ini tidak diperhatikan dengan baik, padahal hak adat orang Papua termuat dalam UU Otsus yang sudah berjalan selama 20 tahun.
Hal senada disampaikan juga oleh Mama Urbasa, menurutnya selama ini pihaknya tidak merasakan apa itu Otsus, karena yang terjadi dilapangan orang Papua tidak mendapatkan apa-apa dari Otsus.
"Saya sebagai perempuan Papua, yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan makan dan pendidikan anak-anak, saya tidak merasakan apa itu Otsus. Saya yang berjualan dipasar saja, ada kesenjangan antara kami orang Papua dan suku pendatang. Orang pendatang diperhatikan kami tidak sama sekali", ucapnya.
Dia juga menambahkan, orang Papua hanya dibuat sebagai tameng elit-elit politik dan penguasa untuk meluruskan niat busuknya dan ujung-ujungnya tidak diperhatikan.
Mama Urbasa meminta kepada MRPB untuk turun ke pasar dan melihat dari dekat orang Papua yang berjualan disana. Karena sebagian besar mama-mama Papua berjualan diatas tanah dengan beralaskan karung atau terpal.
“Oleh karena dengan kondisi yang terjadi kami dari unsur perempuan menolak tegas Otsus jilid II yang sekarang ini di gaungkan”, tuturnya.
Sementara Naomi Sakaipele juga menegaskan, agar semua melihat kembali Otsus yang berjalan selama 20 tahun ini.
"Saya tidak menyalahkan Pemerintah untuk menolak otsus, tapi kalau kita menolak otsus harus ada alasannya. Menolak alasannya apa, begitupun sebaliknya. Harus ada alasannya”, pinta Naomi yang juga Ketua Lembaga Perempuan Adat Papua di Kabupaten Raja Ampat.
(Pewarta : Mustajib)
