Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Klikwarta.com, Surabaya - Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, kemiskinan ekstrem Jatim berhasil ditekan hingga menyentuh 0,29 persen pada tahun 2025.
Angka tersebut tercatat jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di level 0,85 persen.
Tak hanya itu, jika dilihat secara makro selama periode 2020–2025, kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun drastis sebesar 4,26 persen poin.
Rinciannya, kemiskinan ekstrem Jatim pada tahun 2020 berada di angka 4,55 persen dan menurun menjadi 0,29 persen pada 2025. Capaian ini lebih besar dibanding penurunan nasional sebesar 3,05 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, hasil tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah angka nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, intervensi yang tepat sasaran serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).
Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan positif setiap tahun. Pada 2021 angkanya turun menjadi 2,23 persen, lalu 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.
Menurut Khofifah, capaian tersebut semakin bermakna karena terjadi di tengah penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global, dari sebelumnya US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
“Meskipun standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan semakin tepat sasaran,” tegasnya.
Khofifah menegaskan, pembangunan di Jawa Timur diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga inklusif dan mampu menurunkan kemiskinan serta memperluas kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Hal itu, lanjut Khofifah, tercermin dari membaiknya berbagai indikator makro ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat 9,30 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 9,50 persen.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga terus menurun. Berdasarkan data BPS per Februari 2026, TPT Jatim turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka ini juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Jawa Timur mulai menunjukkan hasil positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025. Bahkan lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur.
“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujarnya.
Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.
Khofifah menyebut, capaian penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat sinergi pembangunan.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, komunitas masyarakat, hingga para relawan sosial yang bergerak bersama dalam semangat gotong royong.
Berbagai program strategis Pemprov Jatim juga terus diperkuat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, penanganan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menurunkan angka statistik, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan secara nyata.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat di lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Khofifah. (**)
