Diskusi pemuda
Klikwarta.com - Kamis 20 Desember 2018, pukul 15.00-17.30 WIB, di Hotel Ibis Budget, Menteng, Jakarta Pusat, telah berlangsung diskusi pemuda dengan tema “Pemuda Melek Infrastruktur di Era Pemerintahan Jokowi-JK”.
Diskusi dihadiri oleh 39 orang dari berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan.
Dalam diskusi, Founder Youlec, Aman, mengatakan bahwa isu yang diangkat pada kegiatan ini untuk mengetahui hubungan antara pemuda dan infrastruktur serta hubungan antara ekonomi dan dampak politik.
"Pemerintah telah mengembangkan infrastruktur di Indonesia untuk meningkatkan konektifitas", ujarnya.
Sementara Tenaga Ahli Madya BPIP, Wawan Fachrudin, S.Ip, M.A, mengatakanpencapaian infrastruktur pemerintah di daerah perbatasan, sudah banyak mengalami perubahan.Menurutnya, tantangan pemerintah berubah sesuai perkembangan zaman.
"Pada zaman Soekarno untuk menyatukan seluruh suku ke bangsa Indonesia. Pada zaman Soeharto terdapat landasan pembangunan. Pada era reformasi pada zaman Habibie demokrasi mulai bebas. Pada zaman Abdurrahman Wahid membuat Indonesia lebih dihargai. Sedangkan pada zaman Jokowi melihat perubahan daya saing dunia yang menyebabkan Indonesia akan tertinggal dibandingkan negara lain, sehingga pemerintah mencoba untuk memajukan Indonesia dengan infrastruktur", ujarnya.
Lanjutnya, pembangunan infrastruktur dan pengembangan nilai adalah hal penting. Namun, yang hilang sekarang adalah nilai – nilai Pancasila. Terutama pembicaraan di media sosial semua negatif dan tidak ada prestasi yang dibicarakan, padahal terdapat beberapa orang sekarang yang berprestasi dengan menggunakan teknologi.
"Pemerintah sekarang difokuskan pada Indonesia sentris. Dampak dari pembangunan ekonomi yaitu infrastruktur merupakan investasi paling penting dan apabila terdapat pendapat pemerintah hanya mengejar popularitas politik tentu hal tersebut salah, karena infrastruktur luar Pulau Jawa membutuhkan jangka panjang sehingga 5 tahun tidak cukup. Pemerintah memang sedang membangun landasan daya saing untuk masa depan Indonesial", terangnya.
Disisi lain moderator, Maulana Isnarto, S.H, M.H, mengatakan terdapat uang yang banyak untuk membangun infrastruktur pada era Jokowi. Di beberapa negara Asia infrasturktur jadi topik hangat.
Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Budi Mustopo, S.E, M.M, menyampaikan infrastruktur berkaitan erat dengan kewirausahaan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah internet yang merupakan hal wajib seiring dengan perkembangan teknologi, contohnya e-commerce.
Disamping itu, kata dia, jenis infrastruktur terdapat infrastruktur keras, infrastruktur keras non-fisik dan infrastruktur lunak. Menurutnya, semua infrastruktur tersebut penting untuk produk-produk UKM. Apabila infrastruktur dikaitkan dengan UKM yang telah terdapat pelaku yang menyebar di Indonesia sampai ke pelosok, sehingga pembangunan harus merata sampai ke daerah-daerah.
"Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan dari desa, dibuktikan dari program-program pembangunan pemerintah yang sekarang selalu dikaitkan dengan pembangunan desa, contohnya e-commerce untuk pedesaan, internet dan aplikasi gratis. Aplikasi gratis yang telah dikeluarkan untuk pelaku usaha mikro dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan. Untuk membuka usaha baru pihaknya mengeluarkan izin usaha mikro", jelasnya.
Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Esa Sukmawijaya, S.Ip, M.Si mengatakan hubungan antara pemuda dan infrastruktur di kota besar dikaitkan dengan industri 4.0, sedangkan di daerah Maluku dan Papua belum ada. Sehingga, pemuda sudah melihat secara positif tetapi memang hal tersebut relatif tergantung dari perspektif masing-masing.
"Infrastruktur adalah penting dan pemuda harus mengetahui infrastruktur", ungkapnya.
Dikatakannya, saat ini terdapat korelasi positif antara pemuda dan infrastruktur. Pemuda hanya menilai apa yang dilihat, misalnya apabila Entikong dan jalanan bagus sehingga perjalanan lancar maka pemuda akan menilai bahwa pembangunan telah berhasil.
Pihaknya berharap agar infrastruktur dapat mendorong pemuda supaya lebih kreatif dalam mengembangkan berbagai keahlian termasuk dengan mendorong e-commerce, gadget dan teknologi. Pihaknya akan mendorong diaspora seluruh Indonesia agar memanfaatkan 63,36 juta orang masuk ke infrastruktur yang sudah ada dan tidak harus pergi ke Jakarta yaitu dengan mempekerjakan masyarakat di e-commerce daerah.
Pengamat Politik Indodata, Danis T. Wahidin, S.Sos, M.Si, mengatakan berdasarkan survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi – JK yaitu sebesar 60% - 70%. Survei tersebut menunjukkan rasionalitas masyarakat karena ada manfaat yang dirasakan masyarakat selama 4 tahun periode kepemimpinan Joko Widodo. Namun, kepuasan publik tersebut tidak sama yang dilihat dari indikator ekonomi, politik dan hukum.
"Jika terdapat kepuasan lebih 70% maka kemungkinan terpilihnya pemerintahan sekarang besar karena masyarakat sudah cerdas dan tidak mudah termakan isu negatif. Infrastruktur dinilai masyarakat telah sukses. Survei tidak dapat melihat secara spesifik tetapi melihat opini secara umum", katanya.
Disampaikannya, persentase pemilih pemuda mencapai 32,6%, akan tetapi yang aktif politik hanya 3,2%, sisanya memikirkan pekerjaan.
"Pemilih pemuda belum mendominasi, hanya baru tahap pra ledakan karena pembangunan infrastruktur tidak bersinggungan langsung dengan pemuda, kebanyakan orang tua yang mengalami pembangunan infrastruktur secara langsung", katanya lagi.
Menurutnya, kerja infrastruktur bagus di dalam perbatasan. Permasalahannya adalah pembangunan berkelanjutan, infrastruktur jangan dihilangkan. Bisa membangun infrastruktur melalui teknologi dan infrastruktur lunak. Infrastruktur di pedesaan tidak efisien. Pihaknya berharap pembangunan infrastruktur diikuti dengan pembangunan antar negara state publik masyarakat sehingga menimbulkan peluang lain yang lebih produktif.
"Pemerintah perlu melanjutkan yang sudah ada dan menambah yang lebih baik karena Indonesia sudah lebih maju dari sebelumnya", tandasnya.
Dalam sesi tanya jawab,
Mia: “Saat ini isu yang diangkat terkait pemuda kurang menyentuh masalah infrastruktur padahal isu pembangunan infrastruktur bisa jadi perekat persatuan dan menambah wawasan. Bagaimana tanggapan stakeholder?”
Esa Sukmawijaya: Hal tersebut merupakan isu yang harus disampaikan kepada pemuda dan isu tersebut merupakan salah satu hak pemuda. Kemenpora telah menetapkan adanya lima hak pemuda. Setiap pemuda punya hak untuk perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri misalnya sekolah non formal dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
Fahmi: “Pemuda terkesan sulit mendapat akses ke kementerian/lembaga. Bagaimana menepis stigma tersebut?”
Danis T. Wahidin: Akses politik bagi pemuda sudah terbuka misalnya perekrutan anggota yang dilakukan oleh partai namun itu semua tergantung kembali lagi kepada pemuda itu sendiri. Saat ini memang penekanan kaum pemuda adalah kepada akses untuk mendapatkan pekerjaan. Sepanjang menyangkut hal tersebut, maka kecenderungan partisipasi pemuda atas isu tersebut selalu tinggi. Begitupun dengan hal terkait politik. Sepanjang politik itu dapat menghidupinya, minat pemuda akan tinggi. Isu infrastrukturpun akan selalu dikaitkan dengan hal – hal kemudahan mendapat pekerjaan.
Budi Mustopo: Kementerian kami sangat terbuka dengan semua lapisan masyarakat dan banyak portal yang dapat diakses terutama terkait tupoksi kami yaitu menciptakan dan mengembangkan kewirausahaan. Kami memiliki pusat layanan usaha terpada yang ada di kota/kabupaten dan merupakan semacam klinik konsultasi untuk wirausaha. Sinergi antar kementerian lembaga adalah hal terbaik untuk meningkatkan potensi pemuda. Infrastruktur yang terbangun jelas meningkatkan akses untuk berkembangnya penciptaan kewirausahaan bagi seluruh masyarakat.
Esa Sukmawijaya: Kemenpora berupaya membuat pemetaan potensi pemuda. Pemuda dapat berperan aktif mulai dari tingkat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu dengan wadah karang taruna. Karang taruna ada di setiap kelurahan atau desa. Pemuda, baik secara individu maupun organisasi, dapat menyampaikan aspirasi di kementerian/lembaga. Akses untuk itu terbuka lebar. Penyelenggaranya Youlec, young leader connection. (AH)
