Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas
Klikwarta.com, Jatim - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Jatim menata proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Namun Puguh menyoroti ketimpangan daya tampung sekolah negeri yang dinilai belum sebanding dengan jumlah lulusan SMP/MTs sederajat setiap tahun.
"Perlu kita apresiasi ya langkah-langkah Dinas Pendidikan di dalam menata proses SPMB. Namun memang yang perlu dikoreksi itu adalah terkait jumlah sekolah SMA, SMK Negeri di Jawa Timur itu tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP, MTS sederajat di Jawa Timur. Daya tampung sekolah negeri itu cuma 39 persen," ujar Nasih Aschal kepada wartawan di Surabaya, Rabu (17/6/2026).
Politisi asal PKS itu menyebut, keterbatasan kuota sekolah negeri membuat sekitar 60 persen lebih lulusan terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta. Padahal beban fiskal sekolah swasta, khususnya di daerah pinggiran, dinilai sudah sangat berat.
"Jadi ada sekitar 60 persen lebih itu yang tidak tertampung di SMA, SMK negeri. artinya apa? Berarti 60 persen lebih itu mereka akan sekolah-sekolah swasta," paparnya.
Puguh menyampaikan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim telah mereka memberikan beasiswa, dimana tahun 2025 beasiswa yang cair Rp72.000. Namun sekarang naik menjadi Rp79.000. Padahal beasiswa yang diklaim Pemprov Jatim itu bersumber dari keikhlasan sekolah swasta masing-masing.
Klaim itu muncul karena sekolah swasta diminta menyediakan slot beasiswa dengan alasan sudah menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi (BPOPP) sebesar Rp70.000 per siswa.
"Saya ingin sampaikan BPOPP itu persiswa cuma Rp70.000 dan itu kalau dipakai untuk operasional sekolah swasta itu tentu nggak mencukupi. Kenapa? Ya tentu beban fiskalnya sekolah swasta ini sudah sangat berat. Mereka operasional dengan diri sendiri," paparnya.
Puguh menyebut daerah yang tidak memiliki sekolah negeri seperti Malang Selatan, Pacitan, Trenggalek, dan wilayah lain justru berjasa besar mencerdaskan anak-anak Jatim dengan pendidikan di sekolah swasta. Mama, pemerintah seharusnya hadir memberikan subsidi langsung.
"Di daerah-daerah, misalkan di daerah Malang Selatan, di daerah Pacitan, Trenggalek, daerah-daerah yang lingkar luar, pasti nggak ada sekolah negeri. Yang ada sekolah swasta. Mereka ini berjasa sekali di dalam proses pendidikan mencerdaskan anak-anak Jawa Timur itu," tegasnya.
Model subsidi dari APBD bisa mencontoh Pemerintah Provinsi Bali. Anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dan melanjutkan ke swasta mendapat beasiswa pendaftaran yang anggarannya langsung dari pemerintah.
Itu kan konkretz sumbernya dari APBD, dari pemerintah, diberikan kepada sekolah swasta. Bukan atas sukarelanya sekolah swasta. Kalau atas sukarelanya sekolah swasta itu namanya tambah mengorbani penyelenggara pendidikan di sekolah swasta," urainya.
Ia juga mengingatkan, mengandalkan komite sekolah untuk menggalang donasi bukan solusi ideal di tengah kondisi ekonomi saat ini. Pendidikan sebagai hak warga negara seharusnya tidak terus dibebani ke masyarakat.
"Komite sekolah itu salah satu instrumen yang digunakan untuk menggalang donasi, untuk menggalang sumbangan. Itu saya pikir juga di situasi ekonomi yang seperti ini, tentu tidak elok kalau kita terus-terusan memberikan beban kepada masyarakat," pungkasnya. (*)
