Tekan Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital, Kadiv Yankumham Ikuti Rapat Koordinasi

Kamis, 30/06/2022 - 17:51
Rapat Koordinasi Terkait Peningkatan Kemampuan PPNS Dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital,  Rabu (29/06/2022) kemarin.
Rapat Koordinasi Terkait Peningkatan Kemampuan PPNS Dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital, Rabu (29/06/2022) kemarin.

Serang, Klikwarta.com - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Taletting Langi mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Peningkatan Kemampuan PPNS Dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital dengan mengangkat Tema: Peningkatan Kerja Sama Satuan Tugas Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual melalui Platform E-Commerce dan Social Media dalam mendukung Tahun Hak Cipta, Rabu (29/06/2022) kemarin.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPNS harus memahami dan menguasai seluruh bidang tugas yang ada di Kementerian dan Lembaga masing-masing khususnya dalam menangani Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital, serta bersinergi dan saling mendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum.

0

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa  Anom Wibowo yang menyampaikan bahwa dengan  adanya kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kerjasama dan koordinasi peningkatan kemampuan penyidik PPNS dalam menangani pelanggaran Hak Cipta di era digital.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal untuk menjalin Kerjasama lebih baik dan sharing ilmu pengetahuan. Diharapkan seluruh Jajaran untuk ikut mengkampanyekan himbauan untuk tidak menggunakan, memproduksi, memakai dan menjual barang-barang palsu,” ujar Anom.

Dalam paparan yang disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, diketahui bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu turut dipaparkan penanganan konten pelanggaran HKI di internet dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu pertama, tahap pelaporan yang berasal dari laporan masyarakat, patroli siber, dan instansi K/L. 

Kedua tahap rekomendasi yaitu Pelaporan masyarakat, hasil Patroli Siber dan rekomendasi instansi terkait, diteruskan ke tahap verifikasi. 

Ketiga, Laporan hasil rekomendasi diverifikasi kominfo dan Ditjen KI Kementerian Kumham. Terakhir, Jika benar ada pelanggaran aturan perundangan, akan diajukan take down oleh KOMINFO ke platform e-commerce dan media sosial, ataupun pemblokiran situs oleh KOMINFO.

(Pewarta: Safarudin)

Related News