Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso Seusai Memberikan Penjelasan Kepada Klikwarta.com Terkait Tudingan Hoax Hibah Infrastruktur yang Diutarakan Kementerian PUPR (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Klikwarta.com, Blitar - Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso menjelaskan kronologi diterimanya hibah infrastruktur senilai Rp 229,5 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) kepada Klikwarta.com di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (19/4/2022).
Wabup Rahmat menjelaskan, awal penerimaan bantuan hibah infrastruktur dari KemenPUPR kepada Kabupaten Blitar terjadi saat adanya aspirasi masyarakat Kabupaten Blitar kepada Bupati Blitar yang mengeluh soal infrastruktur jalan yang rusak, terlebih jalan-jalan akses menuju destinasi wisata di Kabupaten Blitar wilayah selatan.
Melihat adanya keterbatasan anggaran daerah untuk menjawab keluhan masyarakat tadi, sambung Wabup Rahmat, Bupati Blitar Rini Syarifah bersurat kepada KemenPUPR agar dibantu pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana aspirasi masyarakat itu.
Tidak berhenti disitu, Rahmat juga mengaku meminta bantuan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia La Nyalla Mahmud Mattaliti saat berkunjung ke Kabupaten Blitar tahun 2021 silam untuk menyurati pula KemenPUPR agar membantu pembangunan jalan di Kabupaten Blitar yang tidak bisa dilakukan karena terbatasnya anggaran di daerah.
"Kemudian ada surat tanggapan dari Kementerian PUPR, dan tandatangannyapun dilakukan di gedung PUPR. Suratnya semuanya dilakukan dengan kedinasan. Sehingga, dari pihak pemkab juga terbuka supaya tidak ada main-main dengan proyek ini. Kita juga terbuka takutnya ada yang bermain-main kan gitu. Tapi alhamdulillah kita buka tanggapannya PUPR seperti ini, nah tandatangannya itu juga sudah ada yang tanda tangan siapa kita tidak tahu. Bahkan itu dilakukan bukan di warung kopi lho, bukan di restoran. Tandatangannya pun resmi secara kedinasan," paparnya.
"Sehingga dari dinas kominfo harus memblowup itu. Kenapa, biar masyarakat juga tahu informasi ini. Makanya silahkan PUPR juga mengusut siapa yang membuat ini, kok bisa dilakukan di gedung PUPR. Sementara kita tidak pernah bertemu dengan PUPR siapapun, tetapi kedinasan itu dilakukan pengecekan sebelumnya ruas-ruas jalan dan lain sebagainya," imbuhnya.
Menyoal keterangan Kementerian PUPR soal adanya berita hoax berkaitan hibah infrastruktur Rp 229,5 milyar kepada Kabupaten Blitar, Wabup Rahmat mengaku sudah komunikasi langsung kepada Sekjend Kementerian PUPR dan akan bersama-sama mengusut sumber darimana surat MoU hibah infrastruktur kepada Kabupaten Blitar tersebut serta dilakukan saling mengklarifikasi atas isu ini.
"Penandatanganan itu dilakukan di gedung PUPR secara kedinasan bukan di restoran apalagi warung kopi. Sementara ada klarifikasi dari PUPR dan sebagainya, buat saya malah alhamdulillah. Kalau memang ini abal-abal, atau seperti apa kita akan semakin tahu ini siapa yang membuat. Saya akan klarifikasi dan sudah janjian dengan Pak Sekjen yang menandatangani di sebelah Bupati itu, siapa yang membuat ini, siapa oknumnya itu saja," tandasnya.
Diketahui, kemarin Senin (18/4/2022) Kementerian PUPR menyatakan tidak benar adanya bantuan hibah infrastruktur senilai Rp 229,5 milyar dari Kementerian PUPR kepada Kabupaten Blitar untuk pembangunan 14 ruas jalan.
Padahal, hari Kamis (14/4/2022), Bupati Blitar Rini Syarifah didampingi Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Kepala Bappeda Pemkab Blitar, Kepala BPKAD Pemkab Blitar dan jajaran lainnya, melakukan penandatanganan MoU penerimaan hibah infrastruktur senilai Rp 229,5 milyar dari Kementerian PUPR dengan staf Kementerian PUPR yakni saudara Bernard.
(Pewarta : Faisal NR)
