Silpa Capai Rp 21 Miliar, Dewan Dorong RSD Mardi Waluyo Serius Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Rabu, 17/07/2019 - 01:49
Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi

Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi

Klikwarta.com, Blitar - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi, menegaskan, di sisa masa tahun anggaran 2019, pelayanan kesehatan terhadap pasien di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mardi Waluyo lebih ditingkatkan.

Persoalan tersebut didasari besarnya nilai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun anggaran 2018 yang mencapai Rp 21 Miliar, yang masih belum dikelola dengan baik oleh RSD Mardi Waluyo hingga memasuki semester kedua tahun ini.

Untuk itu, Nuhan meminta pemerintah Kota (Pemkot) Blitar supaya pihak RSD Mardi Waluyo dapat menyerap secara optimal silpa tahun 2018 senilai Rp 21 Miliar itu untuk pengembangan infrastruktur rumah sakit hingga manajemen pelayanan masyarakat atau pasien.

"Silpa sekitar dua puluh satu milyar di tahun 2018. Padahal disana kan banyak kegiatan-kegiatan yang itu menyangkut pelayanan kepada pasien yang belum dilakukan. Contohnya, lift rumah sakit belum dilakukan pengadaan. Kemudian sarana laboratorium, ruang operasi. Nah, di tahun 2019 ini kita harapkan rumah sakit bisa memanfaatkan menggunakan anggaran yang ada itu untuk pelayanan terhadap pasien," papar Nuhan, Selasa (16/07/2019).

Diuraikannya, seluruh infrastruktur rumah sakit harus dipastikan lengkap. Itu menjadi penting, lanjut Nuhan, sebab sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan bagian terpenting untuk memberikan pelayanan kepada pasien secara optimal.

Disisi lain Nuhan menandaskan, RSD Mardi Waluyo kedepan harus mampu bersaing dengan rumah sakit tingkat internasional. Hal tersebut mesti dilakukan, lantaran maksimal atau tidaknya kualitas pelayanan kesehatan bisa terlihat dari sarana prasarana yang ada dan manajemen pengelolaan pelayanan pasien.

"Artinya sarana prasarana seperti lift itu harus diadakan. Ruang operasi, hemodialisa saya lihat juga masih banyak yang kurang lengkap alat-alatnya. Ada fasilitas yang belum terpenuhi disana. Antrean-antrean pasien ketika berobat itu juga harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan kesan pelayanan yang kurang cepat dan optimal," tukas politisi PPP ini.

(Reporter : Faisal Nur Rachman)

Berita Terkait